MENYONGSONG MASA DEPAN DENGAN KEMENANGAN RAKYAT

MENYONGSONG MASA DEPAN DENGAN KEMENANGAN RAKYAT

Pembacaan Situasi Nasional:Satu Abad Kebangkitan Nasional dan 10 Tahun Reformasi. Disusun oleh Pimpinan Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia (PN-FPPI).

Situasi kita sekarang; Meningkatnya KRISIS
Serangkaian aksi kekerasan telah terjadi di beberapa Negara yang dipicu oleh kelangkaan pangan. Sebagaimana diprediksikan oleh Badan-badan Internasional seperti World Food Program (WFP), Food and Agriculture Organization (FAO), dan Bank Dunia sebagai silent tsunami. Situasi krisis gencar mengemuka di media-media massa internasional dan nasional. Diperkirakan dunia akan mengalami krisis pangan yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan terutama beras di pasar internasional, penurunan produktivitas lahan pangan, konversi lahan ke sektor non pertanian, konversi bahan pangan ke bio fuel, kekeringan berkepanjangan akibat Pemanasan Global, Kerusakan infrastruktur pertanian akibat bencana alam, kenaikan harga minyak mentah dunia, dan resesi perekonomian AS
Secara reaktif, Bulog berencana untuk melakukan ekspor beras. Padahal, negara-negara eksportir seperti Thailand, Vietnam, Jepang dan China menahan berasnya tidak keluar. Mereka lebih memprioritaskan pemenuhan stok beras dalam negerinya. Tindakan Bulog ini menunjukan perubahan yang nyata dalam fungsi Bulog yang menyerupai makelar beras dibanding untuk melayani rakyat dan petani. Kebijakan ini menandakan pemerintah selalu reaktif dalam mengambil tindakan. Beberapa kebijakan potong kompas tanpa menyelesaikan akar masalah dikeluarkan. Beras untuk orang miskin, subsidi bbm yang dialihkan menjadi bantuan langsung uang sebesar Rp. 100 ribu per bulan, ataupun konversi minyak tanah ke gas. Tindakan ekspor beras sesungguhnya hanya untuk memberikan kesan keberhasilan pemerintah SBY-JK telah swasembada beras di Indonesia.
Dibalik musim panen saat ini, lahan pertanian Indonesia menunjukan penurunan produktivitas. Demikian pula pada kualitas infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, listrik, bendungan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam serta tidak ada perbaikan. Kebutuhan produksi pertanian seperti pupuk dan benih semakin langka akibat terkonsentrasi ditangan sekelompok tengkulak. Pun demikian pada jalur pemasaran ke bulog dan pasar. Melihat musim panas tahun lalu, terjadi panas dan kekeringan yang berkepanjangan.
Terjadi pengurangan lahan untuk pertanian akibat konversi tanaman pangan untuk keperluan bio fuel, konversi lahan ke sektor non pertanian maupun akibat perampasan tanah rakyat oleh kuasa pertambangan, Perkebunan atau akibat penetapan kawasan Konservasi. Perampasan tanah berlangsung massif dan represif. Petani pemilik lahan disingkirkan dari tanahnya. Tuduhan kriminal, disertai penangkapan dan pemenjaraan terjadi. Pembunuhan petani terjadi sebagaimana yang dialami petani Ujung Kulon dan Bojonegoro baru-baru ini.
Laporan tentang gizi buruk justru terjadi di daerah-daerah sentra pertanian. Di pedesaan terjadi konsentrasi pemilikan tanah secara progresif pada tuan-tuan tanah dan pemodal dari kota. Petani-petani kecil yang dulu disebut Soekarno sebagai kaum Marhaen telah berubah menjadi petani penggarap atau buruh tani. Sebagian diantaranya memasuki kantong-kantong urban di perkotaan atau menjual tenaga di negara lain.
Kenaikan harga dan kelangkaan beras di pasar internasional seiring dengan melejitnya harga minyak dunia (hari ini mencapai 118 USD) dan diprediksikan akan meningkat terus akibat kekacauan jalur produksi di Timur Tengah, pemogokan buruh penyulingan minyak di Inggris yang menyebabkan terhentinya pasokan minyak dan gas ke Inggris Raya. Sementara disisi permintaannya, negara-negara rakus energi seperti China dan India terus menaikan permintaannya untuk mensuply kebutuhan industri dalam negerinya. Krisis energi dipicu oleh tidak terbukanya sumber-sumber kapital baru untuk menopang peningkatan kebutuhan energi dan bahan baku industri dunia.
Di pasar modal Amerika terjadi krisis over nominal menyusul kejatuhan korporasi-korporasi finansial internasional. Kemacetan kredit di sektor perumahan memicu krisis keuangan yang meluas. Terjadi penurunan daya beli rakyat negeri itu terhadap produk-produk yang mengalir dari berbagai belahan dunia seperti China, Indonesia, Thailand ataupun dari Latin Amerika. Hingga saat ini, pasar Amerika dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar didunia merupakan pasar terbesar bagi aliran produksi dunia. Oleh otoritas setempat diberlakukan pengetatan arus impor untuk melindungi produksi dalam negerinya. Beberapa supermarket besar di AS memberlakukan pembatasan penjualan beras. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimbunan bahan pangan dan secara umum menandakan penurunan kuantitas beras dipasar AS dan pasar internasional.
Di Indonesia pada awal 2008, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok terjadi, dimulai oleh meroketnya harga kedelai dan minyak goreng, yang diikuti oleh kenaikan barang-barang ikutannya. Tak sedikit industri pengolahan dan produk turunannya yang gulung tikar. Kenaikan kebutuhan-kebutuhan pokok juga melanda bahan-bahan pangan lainnya. Apabila pemerintah menaikan harga BBM akibat membengkaknya subsidi yang melebihi asumsi dalam APBN 2008 maka kebijakan yang tidak bijak ini akan memicu kenaikan harga barang, biaya produksi dan biaya transportasi yang secara langsung akan berakibat pada kelesuan ekonomi nasional. Akibat terburuknya adalah industri dalam negeri banyak yang gulung tikar, terjadi PHK massal hingga menyebabkan pendapatan masyarakat menurun drastis terutama bagi kelas menengah dan kaum buruh.

Mayday sebagai Momentum Persatuan
Dengan krisis yang menerjang saat ini, momentum mayday seharusnya menjadi momentum bersama gerakan rakyat. Bagi kita, mayday harus dimajukan menjadi perjuangan rakyat tertindas dimana seluruh rakyat harus memperingatinya dengan menuntut: Lawan Perbudakan Modern, dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia: Bangun Persatuan Gerakan Rakyat. Suatu tuntutan yang menggambarkan situasi bersama, sebagai bangsa dan sebagai manusia, melawan sistem yang menyebabkan hidup tertindas. Ketertindasan yang meliputi; hilangnya kemerdekaan, pemaksaan kerja tanpa jaminan masa depan, menganggur tanpa pekerjaan, ketidakmampuan memperoleh kebutuhan hidup, tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, mengalami kelaparan, tanpa rumah, dan manusia hanya dianggap sebagai komoditas sama seperti barang mati lainnya.
Mayday juga ditandai oleh penyempurnaan proses penjajahan yang terjadi di negeri ini. Setelah semua aspek hukum (UU, PP, Kepres, KepMen) dilengkapi untuk melayani kepentingan internasional sebagaimana tercermin dalam pengesahan UU Penanaman Modal, rencana revisi UU Ketenagakerjaan, rencana revisi UU Jamsostek, RUU Badan Hukum Pendidikan maupun rencana penggantian UU Pokok Agraria. Kesemua undang-undang tersebut memberi kebebasan arus modal disemua sektor, pengurangan tanggungjawab negara, pengalihan tanggungjawab pemodal kepada negara dan penyerahan berbagai sumberdaya alam kepada pemodal. Pengkondisian struktur ekonomi kolonial menjadikan Indonesia sebagai satelit imperialis penghasil sumberdaya alam dan penyedia buruh murah serta pasar yang menguntungkan.
Kondisi perbudakan tidak hanya menimpa kaum buruh. Kaum tani yang telah kehilangan lahannya dipaksa bekerja untuk korporasi dan tuan-tuan tanah. Komoditas tanaman ditentukan. Pembagian upah sangat minim. Pun demikian bagi pemuda terdidik. Pendidikan hanya menciptakan pekerja profesional. Pendidikan mengantarkan pemuda Indonesia terjebak dalam lingkaran perbudakan industrial. Sebagaimana buruh lainnya, tanpa kepastian jaminan pekerjaan, dikontrak jangka pendek, kondisi kerja minimum, atau mendapatkan pekerjaan melalui outsourching yang hanya menguntungkan perusahaan pemberi kerja dan calo pengerah tenaga kerja.
Dalam realitas perburuhan seperti itu, gerakan buruh justru terfragmentasi dalam berbagai kelompok. Sebagaimana thesis marx, kepeloporan kaum buruh dalam gerakan proletariat akan tercipta bila telah mencapai kesadaran sebagai suatu kelas. Kondisi gerakan buruh di Indonesia belum menunjukan gejala tersebut. Dalam situasi ini, FPPI mesti menjawab dengan memperjuangkan adanya persatuan diantara gerakan buruh terutama gerakan buruh yang progresif-independen.
Secara umum, di Jakarta, dan ini merupakan representasi dari fragmentasi besar dari gerakan buruh. Selain dipisahkan oleh orientasi dari serikat buruh/pekerja kuning (K-SPSI, KSPI, K-SBSI) yang pro pengusaha - pemerintah dengan serikat buruh/pekerja progresif-independen. Ditingkat serikat buruh progresif-independen juga terdapat fragmentasi. Mayday dan seterusnya dengan mengangkat thema krisis dapat kita jadikan sebagai momentum persatuan diantara kalangan buruh dan persatuan diantara gerakan rakyat yang melibatkan kaum buruh, petani, pemuda-progresif, nelayan, dan kaum miskin kota secara keseluruhan.
Untuk mencermati situasi yang berkembang, dapat kita lihat juga dalam tesis yang dikeluarkan oleh kawan Gunawan mengenai situasi perburuhan kita sekarang. Thesis tersebut akan dilampirkan sebagai tambahan pembacaan situasi menjelang mayday.
Thema yang akan kita majukan dalam mayday adalah: Lawan Perbudakan Modern. Bangun Persatuan Gerakan Rakyat, Maka FPPI menyerukan:

1. Bangun persatuan gerakan rakyat sebagai persatuan perjuangan rakyat Indonesia menghadapi kolonialisme dan perbudakan modern serta kekuasaan oligarkhi antek imperialis.2. Menyerukan kepada rakyat Indonesia, para pejuang anasional, pejuang demokrasi, pejuang kerakyatan untuk bersiap-siaga dan mempererat soliditas dan solidaritas guna menghadapi krisis pangan, energi dan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok lainnya yang sedang terjadi di dunia Internasional.3. Menyerukan kepada semesta rakyat Indonesia untuk turun kejalan dan bergabung dalam barisan massa bersama pemuda progresif, buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin kota untuk secara bersama-sama menolak perbudakan modern yang diantaranya mewujud dalam sistem kontrak kerja waktu tertentu dan outsourching. Maka Front Perjuangan Pemuda Indonesia menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang nyata telah melakukan pelanggaran konstitusi untuk segera:

1. Hapus Sistem Kontrak dan outsourching
2. Cabut dan tolak Aturan Perburuhan yang anti buruh: UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, revisi UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pesangon.
3. Naikkan Upah Buruh sekarang juga.
4. Turunkan Harga Sekarang Juga.
5. Lapangan Kerja untuk Rakyat dan Laksanakan Reforma Agraria Sejati sesuai UUPA Nomor 5 tahun 1960.
6. Laksanakan Pendidikan Murah dan bermutu.
7. Cabut UU Penanaman Modal, UU Sumberdaya Air, UU Perkebunan, UU Kelautan.
8. Kesehatan murah, berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Di Jakarta, Pimpinan Nasional FPPI menggabungkan diri dalam barisan GERAK LAWAN (GERAKAN RAKYAT LAWAN NEOKOLONIALISME DAN IMPERIALISME) yang terdiri dari : Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia, Solidaritas Perempuan, Serikat Pemuda Desa untuk Demokrasi, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Koalisi Anti Utang, , Kesatuan Aksi Mahasiswa Laksi 31, Lingkar Studi-Aksi Demokrasi.
Juga turut bersama secara nasional adalah: Solidaritas Buruh Sumatera Utara, Serikat Buruh Medan Independen, Serikat Buruh Gabela Mandiri Yogyakarta, Aliansi Buruh Cimahi, Solidaritas Buruh Sumatera Utara, Serikat Buruh Medan Independen, Serikat Buruh Merdeka Jombang, Persatuan Pemuda Pekerja Gresik, Aliansi Buruh Yogyakarta, Front Perjuangan Buruh Majalaya, Forum Komunikasi Buruh Sawit-Sulawesi Barat, Forum Komunikasi Buruh Angkot-Sulawesi Barat, Sekolah Buruh Yogyakarta, Pusat Studi Masyarakat-Yogya, Suluh Muda Indonesia-Medan.
Dari konfirmasi kesiapsiagaan Pimpinan Kota FPPI di berbagai penjuru tanah air, aksi massa May day terjadi di 14 kota yang dilakukan oleh FPPI setempat, gabungan beberapa kota maupun beraliansi dengan organisasi lain yang dibentuk di tingkat kota. Kota-kota yang akan meng’ada’ bersama dan menggelorakan gemuruh massa pada 1 Mei 2008 yaitu di Jakarta, Garut, Pandeglang, Banjar, Jogjakarta, Salatiga, Pekalongan, Ambon, Surabaya, Mojokerto, Kediri, Makassar, Mamuju dan Medan. Kawan-kawan dari Padang, Kudus, Palu, Manado dan Sumbawa belum memberikan konfirmasi.

Pendidikan kita: Sekolah Orang Kaya dan Penyedia Buruh Profesional
Setelah pemerintah gagal menjalankan amanat UUD 1945 tentang anggaran 20% dari APBN maupun APBD untuk pendidikan. Kembali pemerintah melepaskan tanggungjawabnya dengan ‘meng-otonomi-kan’ Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan perubahan terhadap UU APBN 2008 agar memenuhi kewajiban 20% anggaran untuk pendidikan. Keputusan ini tidak di patuhi oleh Pemerintah dan DPR. Secara terbuka, Pemerintah SBY-Kalla dan DPR telah melakukan pembangkangan terhadap keputusan MK dan melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945.
Pembangkangan yang sengaja dilakukan sesungguhnya mencerminkan situasi keterjajahan bangsa. Struktur ekonomi politik kolonial yang masih bercokol belum bisa dilepaskan dari jaman pra kemerdekaan hingga sekarang. Saat ini, melalui rezim oligarkhi pendukung neoliberalisme, segala kebijakan yang disodorkan oleh imperialis selalu dituruti dan dijadikan dasar kebijakan di Indonesia. Kesepakatan dalam Washington Consensus untuk melakukan pengurangan subsidi bagi rakyat menjadi landasan kebijakan-kebijakan di bidang kesejahteraan sosial. Kesepakatan ini adalah lanjutan dari Presiden Soeharto yang menandatangani kesepakatan dengan International Monetery Fund (IMF) sebagai syarat pinjaman utang baru pada saat krisis ekonomi 1998.
Dengan adanya kebijakan pengurangan subsidi bidang pendidikan, disertai semakin derasnya institusi-institusi pendidikan asing beroperasi di negeri ini, secara kultural, imperialisme telah melakukan soft power dalam bentuk hegemoni pengetahuan yang acuannya adalah selalu barat. Sebagaimana teori modernisasi yang selalu menyatakan bahwa timur identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan, maka dibentuk logika superioritas bangsa lain diatas bangsa ini.
Pendidikan sebagai salah satu ranah perang penguasaan pengetahuan mensyaratkan adanya perebutan hegemoni pengetahuan. Untuk memperolehnya, maka akses bangsa atas pengetahuan haruslah dibuka seluas-luasnya. Dengan itu, kemajuan kebudayaan bangsa melalui berbagai penciptaan dan penguasaan teknologi akan mampu membawa bangsa ini untuk memecahkan berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi. Dalam hal ini, pendidikan berkualitas yang terakses oleh seluruh rakyat Indonesia menjadi kuncinya.
Pada kenyataannya, dengan jumlah penduduk miskin dengan pendapatan di bawah 2 USD perhari yang mencapai 110 juta jiwa. Pelayanan pemerintah (negara) sangat dibutuhkan. Sulit bagi mereka untuk mengakses pendidikan. Penyelesaian problem pendidikan sesungguhnya harus sejalan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelaksanaan reforma agraria dan peningkatan upah serta jaminan bagi kepastian kerja bagi pekerja. Pada keluarga miskin, pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan melibatkan anak usia sekolah. Mereka terpaksa harus bekerja membantu orang tuanya dan mengorbankan sekolahnya.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pendidikan lainnya tidak membantu secara efektif. Karena dilakukan secara sektoral, program ini tidak mampu menarik anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin untuk bersekolah. Mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh merupakan satu-satunya peluang bagi anak untuk bersekolah. Kondisi ini diperburuk oleh penerapan program BOS dll, tidak disertai pengawasan. Masih banyak sekolah yang melakukan pungutan-pungutan dalam bentuk lain yang membebani orang tua murid. Sementara itu, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak anak yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bila melihat angka, lebih dari 15 juta orang buta huruf (data di 10 propinsi). 2.560.634 anak berusia 10-17 tahun bekerja di berbagai sektor. Data kasar misalnya, Di Semarang, 975 orang di antara 1.155 pekerja seks adalah anak-anak. Di Surabaya, di antara 8.440 pekerja seks, ditemukan 2.329 anak. Dan, di Jogjakarta, 104 orang di antara 575 pekerja seks adalah anak-anak.
Data 2005 menunjukkan bahwa siswa SMP yang putus sekolah 1.000.746. Di SMA/SMK 151.976 siswa. Lulusan SMA/SMK yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 681.361 siswa. Selain itu, anak putus sekolah lebih banyak ditemui di pedesaan daripada di perkotaan. Persoalan lainnya, jumlah anak usia dini (2-4 tahun) baru terlayani 1,4 juta atau 12,5% dari 11,9 juta anak.
Sementara itu, sarana pendidikan juga bernasib sama mengenaskan. Sekitar 200.000 ruang kelas SD yang rusak dan 12.00 ruang kelas SMP rusak. Ditingkat SMP/MTs, sebanyak 34,3 persen sekolah belum mempunyai perpustakaan sekolah dan 38,2 persen sekolah tidak memiliki laboratorium.
Sementara itu, konsep Badan Hukum Pendidikan, membuat semakin banyak pelajar Indonesia tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan kejenjang Perguruan Tinggi (PT). Dengan diberlakukannya otonomi terutama di bidang keuangan, PT akan melakukan pungutan-pungutan yang semakin besar kepada mahasiswa. Hal ini akan menghambat akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi.
Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan biaya mahal. Pendidikan diorientasikan untuk menyiapkan tenaga kerja profesional bagi kebutuhan industri. Para pelajar lebih berminat mengikuti pendidikan-pendidikan ketrampilan dibandingkan pendidikan umum karena menjanjikan jaminan kerja setelah lulus.
Sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Pemerintah harus mengalokasikan anggaran bagi pendidikan sebesar 20%. Ketentuan ini telah dilanggar oleh Pemerintah SBY-Kalla dan Parlemen Indonesia selama dua tahun berturut-turut (APBN 2007 dan 2008). Sebagian pihak yang telah melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU APBN yang dimenangkan oleh para penggugat. Tetapi keputusan MK ini tidak dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR RI. Secara nyata oligarkhi kekuasaan yang bercokol di senayan dan istana telah melakukan pelanggaran konstitusi dan mengabaikan keputusan MK.
Maka dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional serta untuk menggelorakan revolusi sebagai satu-satunya jalan bagi pembebasan rakyat Indonesia, Front Perjuangan Pemuda Indonesia mengusung Thema: Pemerintah dan Parlemen Melanggar Konstitusi. Tegakkan Hak Rakyat Atas Pendidikan . dan mengajukan tuntutan:

1. Pendidikan Murah dan berkualitas untuk rakyat.
2. Tolak Liberalisasi Pendidikan.
3. Naikan gaji guru dan Lantik guru bantu/honorer sebagai PNS.
4. Turunkan harga.
5. Lapangan Kerja untuk rakyat dan Laksanakan reforma Agraria Sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960.

Menyikapi 1 Abad Kebangkitan Nasional dan 10 Tahun Reformasi.
Nyata bagi kita kaum pergerakan. Perjalanan bangsa untuk memerdekakan diri dari penjajahan tidak hanya dialami oleh generasi sang pemula, pemuda Semaun, ataupun para founding father Republik ini. Perjuangan Pemuda Indonesia saat ini adalah keberlanjutan dari perjuangan yang telah berlangsung sepanjang 400 tahun.
Saat ini, penjajahan modern berlangsung dalam modus yang memanfaatkan aturan hukum. Dengan memfasilitasi kemewahan bagi para kompradornya, pengabdian dari antek-antek pribumi ini didapatkan untuk melayani kepentingan para pemodal dan negara-negara maju pemberi utang. Penyuapan dan ancaman pembunuhan menjadi taruhan bagi banyak pemimpin di negara-negara berkembang. Bagi pemimpin yang tidak patuh, akan diselesaikan oleh pembunuhan dari operasi intelijen. Bagi yang menurut, akan dilimpahi bantuan utang, dibiarkan korupsinya merajalela dan pelanggaran HAM dibiarkan terjadi. Pengkhianatan-pengkhianatan para pembesar juga terjadi dalam setiap jaman. Tak peduli pengkhianatan itu menghadirkan penindasan bagi bangsanya. Saat ini konstruksi penjajahan di bumi Indonesia telah mencapai tingkatnya yang tertinggi; perbudakan manusia oleh manusia lainnya, perbudakan suatu bangsa oleh bangsa lain.
Negara-negara lain telah menunjukan kebangkitan yang ditandai oleh keberanian massa dan pemimpinnya untuk melakukan perlawananan terhadap penjajahan. Bolivia yang dikenal sebagai negara termiskin di Amerika Selatan bangkit dengan menasionalisasi sumberdaya alamnya untuk kepentingan rakyat miskin dan suku-suku asli. Sebagian besar rakyat Amerika Selatan memberikan pilihan lewat pemilu untuk mengakhiri rezim militer dan neo liberal serta menggantikannya dengan pemerintahan populis. Republik Rusia yang berantakan pada periode 90an berhasil bangkit kembali dan menjadi salah satu negara yang disegani secara ekonomi, politik dan militer di dunia internasional. Di Nepal, kemenangan pejuang Maois mengakhiri kekuasaan feodal dan menandai pembentukan Republik baru Melalui pemilu Multi Partai.
Kecenderungan rakyat dunia yang menolak tawaran-tawaran neoliberal dengan mengajukan alternatif bagi pembebasan dan kemerdekaan tercermin lewat pembentukan pakta-pakta kerjasama yang saling menguntungkan dan emansipatif. Sesungguhnya ini merupakan peluang diantara ketakutan-ketakutan bangsa ini dalam mengeluarkan keputusan-keputusan berani yang berlawanan dengan kepentingan negara-negara pemodal. Solidaritas internasional akan terbangun. Negara-negara yang menghadapi ancaman imperialisme akan mempererat soliditasnya. Dan secara bersama-sama akan merekonstruksi tatanan global yang eksploitatif saat ini.
Para pemuda harus menjadi pelopor. Perjuangan dalam negeri mensyaratkan pembentukan liga nasional demokrasi kerakyatan. Persatuan diantara para pejuang kemerdekaan nasional, pejuang demokrasi dan pejuang gerakan rakyat. Liga harus dibangun melalui struktur politik, ekonomi dan kebudayaan. Tugas-tugas penting untuk memblokade sekian keputusan dan aturan hukum yang melayani kepentingan imperialis harus segera dilakukan. Pembangkitan kekuatan rakyat harus dilakukan melalui kerja-kerja advokasi, perintisan jaringan pertahanan ekonomi bersama, serta perebutan hegemoni di bidang kebudayaan.
Untuk menjawab perkembangan situasi yang semakin mengarah kepada krisis kemanusiaan dan krisis pelayanan alam disamping berbagai gejala destruksi sistem kapitalisme internasional yang tak terbendung lagi dan akan menghantam berbagai penghidupan rakyat, maka kami dari Pimpinan Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia menyerukan kepada seluruh pimpinan kota, Kader dan simpatisan FPPI untuk melakukan Tugas-Tugas Nasional, Demokratik Kerakyatan berupa:

1. Menyerukan Gerakan tidak Percaya dan tidak Memilih Partai politik (golput) dalam Menghadapi Pilkada dan Pemilu 2009.
2. Merintis terbentuknya Liga Nasional Demokratik Kerakyatan di berbagai tingkatan.
3. Meningkatkan kerja Pendidikan-Propaganda di kalangan kampus serta mendorong radikalisasi massa mahasiswa secara meluas.

Kawan-kawan, Tak ada gladi resik dalam Revolusi. Setiap kerja Pergerakan adalah dialektika menjadikan Revolusi nyata adanya.
Bangkit Pemuda. Jayalah Nasional Demokratik Kerakyatan!!!

Mendidik Rakyat Dengan Pergerakan, Mendidik Penguasa Dengan Perlawanan.
Jakarta, 28 April 2008

Pimpinan Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia