Rabu, 28 Januari 2009

Aksi Golput FPPI Pimpinan Kota Jogjakarta


FPPI Demo Ajak Rakyat Golput
oleh aje pada 28-01-2009
MALIOBORO (Joglosemar) : Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Selasa (27/1) melakukan aksi demo mengajak masyarakat untuk Golput dalam Pemilu 2009. Kendati aksi tersebut berjalan lancar, namun sempat diwarnai insiden saling dorong antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian.Demo dimulai dari perempatan Tugu. Beberapa saat setelah melakukan orasi, massa mahasiswa ini melakukan long march ke kantor DPRD Provinsi DIY jalan Malioboro. Insiden saling dorong terjadi ketika peserta unjuk rasa mendekati tiang bendera dan berupaya menurunkan bendera Merah Putih menjadi setengah tiang namun dihadang barikade puluhan aparat kepolisian. Mahasiswa terus berupaya menerobos barikade polisi dengan melakukan aksi dorong, tetapi polisi tetap menghalang-halangi. Meskipun telah melakukan aksi dorong, upaya mahasiswa untuk menerobos barikade aparat kepolisian gagal, dan mereka tidak dapat menurunkan bendera Merah Putih yang berkibar di halaman gedung wakil rakyat tersebut. Koordinator Aksi FPPI, Aditya Rahman, menuturkan aksi ini dilandasi kekecewaan dan keprihatinan pada pemimpin yang hanya mementingkan para kapitalisme daripada bangsa sendiri. Oleh karena itu, FPPI mengimbau kepada rakyat untuk Golput dalam Pemilu mendatang. “Sistem pemerintahan di Indonesia tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada rakyat,” ujarnya.Cara KekerasanMenanggapi ajakan Golput, Anggota Panwaslu Kota Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Edy Karyono mengaku belum bisa berbuat banyak atas propaganda Golput tersebut. Menurut dia, saat ini belum ada aturan baku mengenai sanksi ajakan Golput. “Belum ada UU yang mengatur mengenai sanksi ajakan, namun kalau ajakan ini menggunakan cara kekerasan barulah bisa diproses secara hukum pidana,” tutur Edy.Dalam UU Pemilu Nomor 10 tahun 2008 pasal 287 ditulis sanksi pidana yang diterapkan adalah hukuman 6 bulan hingga 1 tahun penjara dan denda administrasi sebanyak Rp 6 Juta hingga 24 Juta bagi oknum yang telah dinyatakan melarang seseorang untuk memilih dengan cara kekerasan. (aje)
(http://harianjoglos emar.com/ index.php? option=com_ content&task=view&id=32597&Itemid=1)
============ ========= ========= ========= ========= ========= ========
Radar Yogya
[ Rabu, 28 Januari 2009 ]
FPPI Ajak Golput
JOGJA - Menyusul dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan bahwa golput haram, kemarin sejumlah anak muda yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jogja menggelar aksi simbolik sebagai tanggapan atas fatwa tersebut. Mereka melakukan aksi keprihatinan dengan berjalan dari Tugu menuju Kantor Pos Besar dengan melewati Jalan Malioboro dan singgah beberapa saat di kantor DPRD DIJ untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan fatwa MUI itu. Selain menyampaikan pidato orasi, massa yang jumlahnya tak lebih dari 30 orang berusaha menurunkan bendera merah putih yang ada di halaman depan kantor DPRD DIJ menjadi setengah tiang. Namun aksi tersebut dihalang-halangi oleh polisi yang berjaga melingkari tiang bendera."Bendera setengah tiang memiliki arti berkabung. Ini menunjukkan bahwa kami prihatin atas apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini," tutur koordinator aksi Aditya Rahman kepada wartawan di sela aksi. Dikatakan, meski aksi ini bukan semata-mata untuk menanggapi fatwa MUI, pihaknya menegaskan untuk memilih sikap golput sebagai wujud kekecewaan terhadap keadaan pemerintahan di Indonesia.Menurutnya, pemerintahan yang ada sekarang ini belum berpihak kepada rakyat, melainkan malah menindas rakyat. Partai politik yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat dinilai hanya memberhalakan kekuasaan dan mementingkan kepentingan golongan. Pemilu 2009 juga dinilai FPPI hanya sebagai ajang pertarungan kekuasaan oleh para elit politik, yang akan membuka ruang bagi mereka untuk duduk di kursi kekuasaan yang terjun dalam politik praktis. Sehingga mereka khawatir apa yang dilakukan oleh kalangan elit politik itu hanya melahirkan penindas baru.Mereka juga menilai, para kandidat calon pemimpin yang ada sekarang ini belum memenuhi syarat sebagai pemimpin, sehingga memilih untuk tidak memilih dianggap sebagai sikap yang tepat untuk menyelamatkan bangsa dari sistem penindasan.Sikap mereka untuk golput ini tak hanya sampai di situ. Lebih lanjut mereka akan mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk bersikap golput. "Golput itu tidak dosa, memilih untuk tidak memilih adalah hak," tegas Aditya. (nis)(http://www.jawapos. co.id/)
============ ========= ========= ========= ========= ========= =======
FPPI kecam fatwa Golput
Selasa, 27 Januari 2009 15:14:57
JOGJA: Fatwa yang mengharamkan Golongan Putih (Golput) pada pemilu yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat kecaman. Salah satunya datang dari Forum Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI). FPPI merespon fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu dengan menggelar demonstrasi. Mereka menyatakan fatwa tersebut bertentangan dengan Konstitusi yang memungkinkan mewadahi seseorang untuk tidak memilih dengan alasan perbedaan ideologi maupun ketidaksesuian visi dan misi. "Fatwa tersebut telah melanggar konstitusi karena memilih ataupun tidak memilih itu pada hakekatnya juga merupakan hak asasi menusia," ujar Koordinator aksi Aditya Rahman. Demonstrasi itu diikuti kurang lebih 65 orang yang dimulai pukul 11.00 WIB dengan long march dan orasi dari Tugu menuju DPRD Propinsi DIY dan berakhir di depan Kantor Pos, sebelum keluarnya fatwa MUI mereka juga telah menyatakan Golput pada pemilu 2009 mendatang. (Miftahul Ulum)
(http://harianjogja. com/web2/ beritas/detailbe rita/757/ fppi-kecam- fatwa-golputview .html)

0 komentar:

FPPI Pimpinan Kota Jogja

FPPI: Lahir Untuk Res-Publica," diusung Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) ketika mendeklarasikan diri di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, 5 Juni 2000. Dengan mengambil asas -- bukan ideologi-- "nasional demokrasi kerakyatan", FPPI berkomitmen untuk mendorong tegaknya nilai-nilai demokrasi serta kepentingan dan identitas nasional-kerakyatan. "Mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan!"