FPPI kota Yogyakarta berunjuk rasa tuntut penurunan harga sembako
redaksi, Friday 08 February 2008 - 11:23:26 // comment: 0
Puluhan orang dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia ( FPPI ) Kota Yogyakarta, jumat siang, berunjuk rasa di perempatan kantor pos besar menuntut pemerintah menurunkan harga sembako.Aksi ini dimulai dari perempatan tugu yogyakarta dan dilanjutkan dengan melakuan long march ke perempatan kantor pos besar Yogyakarta. Aksi FPPI diberi tajuk aksi konsolidasi indonesia baru.Koordinator aksi , Aditiawan menyatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian elemennya terhadap kondisi rakyat yang ada .FPPI juga menyatakan keprihatinannya atas beberapa fenomena yang dihadapi masyarakat Indonesia di awal tahun ini . Menurutnya , kenaikan harga sembako telah menyulitkan rakyat kecil . Selain itu , konflik yang terjadi dalam pilkada juga telah membuat perekonomian rakyat tersendat .FPPI dalam aksi ini mengeluarkan beberapa tuntutan diantaranya , penurunan harga sembako , diciptakannya lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan menyita harta suharto untuk selanjutnya dipakai untuk mensejahterakan rakyat. (http://www.eltirafm.com/news/comment.php?comment.news.1030)
redaksi, Friday 08 February 2008 - 11:23:26 // comment: 0
Puluhan orang dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia ( FPPI ) Kota Yogyakarta, jumat siang, berunjuk rasa di perempatan kantor pos besar menuntut pemerintah menurunkan harga sembako.Aksi ini dimulai dari perempatan tugu yogyakarta dan dilanjutkan dengan melakuan long march ke perempatan kantor pos besar Yogyakarta. Aksi FPPI diberi tajuk aksi konsolidasi indonesia baru.Koordinator aksi , Aditiawan menyatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian elemennya terhadap kondisi rakyat yang ada .FPPI juga menyatakan keprihatinannya atas beberapa fenomena yang dihadapi masyarakat Indonesia di awal tahun ini . Menurutnya , kenaikan harga sembako telah menyulitkan rakyat kecil . Selain itu , konflik yang terjadi dalam pilkada juga telah membuat perekonomian rakyat tersendat .FPPI dalam aksi ini mengeluarkan beberapa tuntutan diantaranya , penurunan harga sembako , diciptakannya lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan menyita harta suharto untuk selanjutnya dipakai untuk mensejahterakan rakyat. (http://www.eltirafm.com/news/comment.php?comment.news.1030)
====================================================================
Demo FPPI Tuntut SKB 4 Menteri DicabutUMBULHARJO (Joglosemar)
Demo FPPI Tuntut SKB 4 Menteri DicabutUMBULHARJO (Joglosemar)
Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Senin (10/11) melakukan aksi demo memperingati Hari Pahlawan. Unjuk rasa yang digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Negara tersebut menuntut pemerintah agar membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Demo para mahasiswa tersebut melakukan arak-arakan dari Kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa ke TMP Kusuma Negara sambil membawa poster berisikan seruan menurunkan harga BBM, proteksi ekonomi nasional, membuka lapangan kerja untuk rakyat serta membangun industri nasional yang kuat dan berdaya saing. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan “Ekonomi Kerakyatan Sebagai Bambu Runcing Perlawanan”. Pengunjuk rasa juga menilai pemerintah telah gagal memproteksi ekonomi rakyat dengan makin maraknya pengangguran.Ketua FPPI Kota Yogyakarta, Aditya Rahman menjelaskan selama 63 tahun peringatan hari pahlawan kondisi Indonesia belum ada perubahan yang lebih baik. Banyak kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Ia mencontohkan, kenaikan harga minyak dunia memaksa pemerintah untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga sebesar 30 persen. Kebijakan ini, kata dia, berimbas matinya sektor riil yang ujungnya terjadinya PHK massal.Menurut Aditya, atas fenomena tersebut, FPPI mendesak pemerintah agar mengkaji kembali strategi pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan serta memproteksi kekuatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan ekonomi kecil serta menghidupkan koperasi. “Aksi kami ini bertujuan untuk merefleksikan kembali arti peringatan hari Pahlawan dengan perbaikan menuju kesejahteraan rakyat,” ujar Aditya dalam orasinya.Aksi berakhir pukul 12.30 WIB dengan membubarkan diri dengan tertib.(aje) pada 11-11-2008 (aje)
====================================================================
Sabtu, 9 Feb 2008 08:29:19 JOGJA -- Puluhan orang yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jogja, Jumat (8/2) siang berunjuk rasa di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Dalam pernyataan sikapnya, FPPI menuntut penurunan harga sembako, penciptaan lapangan kerja, diperkuatnya basis pertanian untuk ketahanan pangan nasional, penyitaan aset kekayaan Soeharto untuk kepentingan rakyat dan pembubaran IMF, World Bank dan Lembaga Internasional yang menghambat masuknya modal internasional. Aksi unjuk rasa ini diawali dari Tugu kemudian melakukan long march menuju Kantor Gubernur DIY dan berhenti di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Sejumlah peserta unjuk rasa dalam orasinya menyoroti masalah kelangkaan dan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok yang dinilai sangat memberatkan rakyat kecil. Mereka menilai pemerintah belum mampu bertindak untuk memberikan solusi bagi segala permasalahan tersebut. Salah seorang peserta aksi mengemukakan, pemerintah harus mampu melakukan tanggung jawab mereka dengan semestinya. Diantaranya memberikan pendidikan murah bagi rakyat dan secepatnya menyelesaikan kasus hukum mantan presiden Soeharto. Meskipun tidak diikuti massa dalam jumlah besar, unjuk rasa oleh FPPI ini tetap mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari aparat kepolisian. Aksi unjuk rasa sempat menghambat arus lalu lintas sepanjang jalan Malioboro namun tetap berlangsung damai dan lancar. (c7) (http://www.bernas.co.id/news/CyberMetro/METRO/4839.htm)
====================================================================
Peringati Sumpah Pemuda, Mahasiswa Yogya Demo
Bagus Kurniawan - detikNews
Yogyakarta - Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 78, puluhan mahasiswa Yogyakarta menggelar aksi demo. Mereka mengingatkan bila Indonesia belum lepas dari belenggu penjajahan dan menuntut segera dibubarkan lembaga-lembaga donor internasional.Aksi yang digelar Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta, Sabtu (28/10/2006) pukul 10.30 WIB dimulai dari Tugu Yogyakarta hingga simpang empatKantor Pos Besar di Jalan Senopati. Dalam aksi itu, massa membawa bendera warna merah bertuliskan "Rakyat Kuasa" lambang kelompoknya. Para peserta ada juga yang mengenakan pakaian petani, pelajar, tukang sampah, pengemis yang compang-camping dan pakaian wisuda mahasiswa.Dari Tugu Yogyakarta setelah berorasi selama 30 menit, massa kemudian longmarch melewati Jalan Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani dan simpan empat Kantor Pos.Saat longmarch di sepanjang Jalan Malioboro dan Ahmad Yani sempat membuat arus lalu-lintas tersendat dan macet. Pasalnya kawasan Malioboro sejak pagi hingga siang sudah dipadati mobil para pemudik yang ingin berekreasi dan berbelanja. Aparat keamanan juga dibuatkerepotan mengatur dan meminta peserta aksi berjalan disalah satu sisi jalan.Ketika sampai di simpang empat Kantor Pos Besar, massa kembali berorasi di tengah jalan. Petugas kemudian mengatur arus lalu-lintas terutama dari arah utara agar tak macet.Salah seorang anggota FPPI Yogyakarta, Rahman dalam orasinya mengatakan pada peringatan sumpah pemuda saat ini pihaknya mengingatkan bila Indonesia belum lepas dari belenggu penjajahan. Hal itu ditunjukkannya dengan masih berokol kuatnya para lembaga donor internasional yang beroperasi di Indonesia."Kita harus berani meminta sepert IMF, World Bank dan lain-lain untuk segera bubar dan pergi dari Indonesia sehingga kita bisa merdeka," katanya.(jon/jon)
Yogyakarta - Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 78, puluhan mahasiswa Yogyakarta menggelar aksi demo. Mereka mengingatkan bila Indonesia belum lepas dari belenggu penjajahan dan menuntut segera dibubarkan lembaga-lembaga donor internasional.Aksi yang digelar Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta, Sabtu (28/10/2006) pukul 10.30 WIB dimulai dari Tugu Yogyakarta hingga simpang empatKantor Pos Besar di Jalan Senopati. Dalam aksi itu, massa membawa bendera warna merah bertuliskan "Rakyat Kuasa" lambang kelompoknya. Para peserta ada juga yang mengenakan pakaian petani, pelajar, tukang sampah, pengemis yang compang-camping dan pakaian wisuda mahasiswa.Dari Tugu Yogyakarta setelah berorasi selama 30 menit, massa kemudian longmarch melewati Jalan Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani dan simpan empat Kantor Pos.Saat longmarch di sepanjang Jalan Malioboro dan Ahmad Yani sempat membuat arus lalu-lintas tersendat dan macet. Pasalnya kawasan Malioboro sejak pagi hingga siang sudah dipadati mobil para pemudik yang ingin berekreasi dan berbelanja. Aparat keamanan juga dibuatkerepotan mengatur dan meminta peserta aksi berjalan disalah satu sisi jalan.Ketika sampai di simpang empat Kantor Pos Besar, massa kembali berorasi di tengah jalan. Petugas kemudian mengatur arus lalu-lintas terutama dari arah utara agar tak macet.Salah seorang anggota FPPI Yogyakarta, Rahman dalam orasinya mengatakan pada peringatan sumpah pemuda saat ini pihaknya mengingatkan bila Indonesia belum lepas dari belenggu penjajahan. Hal itu ditunjukkannya dengan masih berokol kuatnya para lembaga donor internasional yang beroperasi di Indonesia."Kita harus berani meminta sepert IMF, World Bank dan lain-lain untuk segera bubar dan pergi dari Indonesia sehingga kita bisa merdeka," katanya.(jon/jon)
=========================================================================================
Tolak Bush, MassaSegel Restoran Waralaba
Tolak Bush, MassaSegel Restoran Waralaba
Selasa, 21 Nov 2006 10:48:00 JOGJA Massa dari berbagai elemen masyarakat mengggelar unjuk rasa menentang kedatangan Presiden AS, George W Bush ke Indonesia, Senin (20/11) kemarin. Dalam aksinya, massa yang mengusung berbagai poster kecaman terhadap Bush melakukan long march dari Bunderan UGM, Tugu dan berakhir di Kantor Pos Besar tersebut juga menyegel restoran waralab asal AS, Kentucky Fried Chicken (KFC) Jalan Cik Di Tiro dan McDonald's Jalan Jendral Sudirman. Di perempatan Kantor Pos Besar, massa juga membakar bendera AS dan gambar wajah orang nomor satu di negeri Paman Sam tersebut. Beberapa koordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa UGM Tolak Bush (Amuk Bush), Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) DIY dan lainnya pun berorasi memberikan semangat kepada massa mereka. Dalam pernyataan sikapnya, massa menuntut pemerintah untuk mengusir Bush dari Indonesia karena hanya akan mengotori dan menjadi sumber bencana bagi bangsa ini. Mereka juga mendesak pemerintah untuk tidak membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk apapun. "Kedatangan Bush ke Indonesia dengan dalih peningkatan hubungan kerja sama bilateral antara AS dan Indonesia jelas sebuah kesia siaan bagi bangsa Indonesia," papar Koordinator Umum Amuk Bush, Beni Rahmad. Pasalnya Bush dianggap sebagai penjahat perang yang memiliki berbagai kesalahan dalam hidupnya. Bahkan Bush dengan kebijakan ekonominya membawa AS menjadi negara penjahat neo liberalisme dan neo kolonialisme. Namun sayangnya, tuntutan dan penolakan masyarakat Indonesia akan kedatangan Bush oleh pemerintah, tidak digubris pemerintah. Mnurut Beni juga melukai perasaan bangsa. "Hal itu berarti mengkhianati peran seorang presiden sebagai mandataris rakyat Indonesia," jelasnya. Sementara Koordinator Umum FPPI DIY, Aditya Rahman menuntut pemerintah Indonesia untuk membawa kasus kejahatan yang dilakukan AS ke Mahkamah Internasional Permanen. Mereka juga meminta penyelenggara bangsa untuk mencabut seluruh kebijakan publik dan produk hukum yang merepresentasikan kepentingan neo imperialisme. "Pemerintah harus mencabut kontrak dari Freeport, Exxon Mobile, UU sumber daya air, UU MIgas, UU Anti Teroris dan lain lain," ujarnya. Menurut Aditya, kebijakan publik dan produk hukum yang pro internasionalisasi modal hanya menghilangkan hak rakyat aras sumber sumber agraria. Juga membuat murahnya upah buruh sebagai keunggulan komparatif serta mahalnya harga BBM dan pendidikan bagi rakyat. (ptu) (http://www.bernas.co.id/news/CyberNas/NASIONAL/4162.htm)
====================================================================
Rabu, 16 Ags 2006 10:03:12 JOGJA -- Para pendamping program rehabilitasi dan rekonstruksi (R&R) menggunakan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahap I Rp 749 miliar seharusnya diambilkan dari relawan bukan dari tenaga bayaran. Tujuannya supaya dana pendampingan Rp 20 miliar bisa kembali utuh ke masyarakat, syukur-syukur dana pendampingan jadi nol rupiah. Hal ini mencuat tatkala digelar rapat dengar pendapat antara Rembug Konsolidasi Masyarakat Sipil Yogya terdiri dari unsur perwakilan Merti Jogja, Aliansi Jogja Recovery, Forum Swara Korban Bencana, FPPI dan Gerakan Jogja Bangkit, Selasa (15/8) di Gedung DPRD DIY. Mereka datang dipimpin Susetyawan dari Pusat Studi Kawasan dan Pedesaan (PSKP) UGM serta ditemui Ketua DPRD DIY, Djuwarto didampingi Wakilnya Agus Sulistiyono dan para anggotanya seperti Sunardi, Arif Rahman Hakim, Noor Harish dan Heru Wahyukismoyo. "Pendampingan harus dilakukan dengan kerelawanan dan bukan bayaran sebagaimana dibiaya oleh uang proyek penanganan pascagempa. Kami menyarankan dana pendampingan harus dikembalikan kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk perumahan," papar Susetyawan. Terungkap dalam dialog, memasuki bulan ketiga setelah gempa 27 Mei silam, dana bantuan perumahan belum turun padahal rakyat maunya ingin cepat. Seorang peserta mengemukakan pendamping dari unsur relawan tanpa dibayar sangat mungkin dilakukan sebab banyak tenaga sukarela dari perguruan tinggi di Jogja siap diturunkan tanpa digaji. Dia tidak dapat membayangkan jika nantinya DIPA rekonstruksi untuk tahap berikutnya -- total mencapai Rp 5 triliun-an -- bila 3,5 persen atau 5 persennya untuk membayar tenaga pendamping berarti akan terserap Rp 300-an miliar. Mestinya, dana pendamping harus ditekan minimal mungkin misalnya diakali tidak ada pendamping tetapi diganto pelatihan untuk para untuk tukang, 1-2 hari. Kalkulasinya, untuk pelatihan 50 orang hanya butuh biaya Rp 50 juta. Artinya, bila dibutuhkan 2.400 pendamping maka dana pendamping dari DIPA cukup Rp 1,2 miliar saja. Menanggapi itu, Djuwarto mengatakan DPRD DIY memang tidak punya kewenangan menyangkut Keppres 9/2006. Ada dilema di sana. Bila DPRD DIY turun tangan takutnya nanti justru terjadi tarik menarik kewenangan sehingga rekonstruksi tidak selesai-selesai. Sebaliknya, jika tidak turun tangan maka pelaksanaan program rekonstruksi dibiarkan tanpa pengawasan. Djuwarto sepakat para tenaga pendamping bukan dari tenaga bayaran, sesuai dengan prinsip gotong royong. Saat ini, banyak orang yang punya kemampuan sama siap berangkat mendampingi rekonstruksi tanpa harus dibayar. Demikian pula, Heru Wahyukismoyo, Sunardi, Arif Rahman Hakim maupun Noor Harish, sepakat tenaga pendamping diambilkan dari relawan tanpa digaji. "Kita sebenarnya punya aset kearifan lokal gotong royong tetapi sekarang sudah bergeser menjadi proyek minded. Penanganan gempa mestinya dikembalikan ke gotong royong," katanya. Sunardi menambahkan, pelaksanaan program rekonstruksi harus menerapkan gotong royong supaya tidak ada dana yang tercecer dan semuanya kembali ke masyarakat. "Ini (tenaga pendamping bayaran) sangat naif," katanya. (hul) (http://www.bernas.co.id/news/cybermetro/METRO/4442.htm)
====================================================================
Dewan Pengupahan Libatkan Unsur IntelektualDemo UMP Masuk Kampus Diwarnai Aksi Saling Dorong
Dewan Pengupahan Libatkan Unsur IntelektualDemo UMP Masuk Kampus Diwarnai Aksi Saling Dorong
Sabtu, 27 Okt 2007 11:41:18
JOGJA -- Tuntutan masyarakat, khususnya kalangan buruh untuk mendapatkan hak hidup layak dengan kenaikan nilai UMP (Upah Minimum Provinsi) DIY semakin kencang. Kepedulian pun datang dari berbagai pihak. Setelah Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menyuarakan protesnya beberapa waktu lalu, kini giliran Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) meminta ketegasan Dewan Pengupahan untuk menentukan nominal kelayakan hidup bagi kaum buruh. Uniknya, aksi tidak digelar dihadapkan wakil rakyat selaku penyambung lidah ataupun di kantor Gubernur, mereka justru menyambangi kampus dan menggelar aksi di Balairung UGM, Jumat kemarin. Unjuk rasa terhadap tuntutan penaikkan UMP itu sengaja digelar di kampus lantaran menurut koordinator aksi dari FPPI, Habibi, unsur intelektual yakni PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) dalam hal ini UGM turut terlibat dan memberi masukan signifikan bagi keputusan Dewan Pengupahan DIY. "Dewan Pengupahan terdiri dari berbagai unsur, selain pengusaha, buruh dan pemerintah ada juga unsur intelektual atau dewan intelektual yang melibatkan UGM. Jadi kami pun menyampaikan protes kepada mereka," ujar Habibi. Menurut Habibi, kaum menengah di negeri ini baik kalangan pengusaha maupun intelektual tampak semakin menjauh dari masyarakatnya, dan rasa empati memperjuangkan nasib rakyat kecil. Watak elite yang terbangun tersebut menjadi semakin nyata manakala mereka tidak mau peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi kaum buruh, petani, nelayan dan kaum miskin kota. "Ini dibuktikan dengan keterlibatan intelektual-intelektual UGM dalam riset yang menentukan UMP DIY. Sebagai legitimasi sahnya nilai nominal yang akan ditetapkan UGM bersedia menerjunkan tenaga intelektualnya untuk melakukan riset di lapangan. Ironisnya nilai yang digulirkan sangat jauh dari riil kebutuhan hidup layak bagi buruh. Sebagai intelektual mereka sungguh-sungguh tak berpihak terhadap nasib rakyat kecil," papar Habibi lagi. Padahal tuntutan kaum buruh sangat nalar, hanya menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 600.000, mengacu pada kawasan tetangga Klaten dengan usulan UMR (Upah Minimum Regional) dari Dewan Pengupahan setempat sebesar Rp 607.000, padahal dari sisi pertumbuhan ekonomi dikatakan Habibi wilayah tersebut tidak jauh lebih maju ketimbang DIY. Aksi yang diikuti 20-an demonstran itu sayangnya tak berlangsung mulus, sempat terjadi aksi saling dorong lantaran saat hendak masuk ke kampus dan mencoba bernegosiasi dengan pihak rektorat dihalang-halangi oleh petugas Satuan Keamanan Kampus (SKK) Gedung Pusat UGM. Takmendapat tanggapan yang memadahi, puluhan demonstran itu pun akhirnya membubarkan diri menjelang waktu salat Jumat. Rencananya aksi memperjuangkan nasib kaum buruh akan terus berlanjut, diteruskan hari ini, Sabtu (27/10) dengan melakukan aksi longmarch yang melibatkan kaum buruh, menyusur Tugu menuju Kantor Gubernur, Kepatihan. (hap) (http://www.bernas.co.id/news/cybernas/NASIONAL/4414.htm)
JOGJA -- Tuntutan masyarakat, khususnya kalangan buruh untuk mendapatkan hak hidup layak dengan kenaikan nilai UMP (Upah Minimum Provinsi) DIY semakin kencang. Kepedulian pun datang dari berbagai pihak. Setelah Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menyuarakan protesnya beberapa waktu lalu, kini giliran Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) meminta ketegasan Dewan Pengupahan untuk menentukan nominal kelayakan hidup bagi kaum buruh. Uniknya, aksi tidak digelar dihadapkan wakil rakyat selaku penyambung lidah ataupun di kantor Gubernur, mereka justru menyambangi kampus dan menggelar aksi di Balairung UGM, Jumat kemarin. Unjuk rasa terhadap tuntutan penaikkan UMP itu sengaja digelar di kampus lantaran menurut koordinator aksi dari FPPI, Habibi, unsur intelektual yakni PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) dalam hal ini UGM turut terlibat dan memberi masukan signifikan bagi keputusan Dewan Pengupahan DIY. "Dewan Pengupahan terdiri dari berbagai unsur, selain pengusaha, buruh dan pemerintah ada juga unsur intelektual atau dewan intelektual yang melibatkan UGM. Jadi kami pun menyampaikan protes kepada mereka," ujar Habibi. Menurut Habibi, kaum menengah di negeri ini baik kalangan pengusaha maupun intelektual tampak semakin menjauh dari masyarakatnya, dan rasa empati memperjuangkan nasib rakyat kecil. Watak elite yang terbangun tersebut menjadi semakin nyata manakala mereka tidak mau peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi kaum buruh, petani, nelayan dan kaum miskin kota. "Ini dibuktikan dengan keterlibatan intelektual-intelektual UGM dalam riset yang menentukan UMP DIY. Sebagai legitimasi sahnya nilai nominal yang akan ditetapkan UGM bersedia menerjunkan tenaga intelektualnya untuk melakukan riset di lapangan. Ironisnya nilai yang digulirkan sangat jauh dari riil kebutuhan hidup layak bagi buruh. Sebagai intelektual mereka sungguh-sungguh tak berpihak terhadap nasib rakyat kecil," papar Habibi lagi. Padahal tuntutan kaum buruh sangat nalar, hanya menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 600.000, mengacu pada kawasan tetangga Klaten dengan usulan UMR (Upah Minimum Regional) dari Dewan Pengupahan setempat sebesar Rp 607.000, padahal dari sisi pertumbuhan ekonomi dikatakan Habibi wilayah tersebut tidak jauh lebih maju ketimbang DIY. Aksi yang diikuti 20-an demonstran itu sayangnya tak berlangsung mulus, sempat terjadi aksi saling dorong lantaran saat hendak masuk ke kampus dan mencoba bernegosiasi dengan pihak rektorat dihalang-halangi oleh petugas Satuan Keamanan Kampus (SKK) Gedung Pusat UGM. Takmendapat tanggapan yang memadahi, puluhan demonstran itu pun akhirnya membubarkan diri menjelang waktu salat Jumat. Rencananya aksi memperjuangkan nasib kaum buruh akan terus berlanjut, diteruskan hari ini, Sabtu (27/10) dengan melakukan aksi longmarch yang melibatkan kaum buruh, menyusur Tugu menuju Kantor Gubernur, Kepatihan. (hap) (http://www.bernas.co.id/news/cybernas/NASIONAL/4414.htm)
====================================================================
Unjuk RasaKekerasan terhadap Warga Harus Dihentikan
Yogyakarta, Kompas - Puluhan orang dari dua kelompok berbeda, Jumat (1/6), berunjuk rasa menentang kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap warga. Mereka menuntut para pelaku diusut tuntas sesuai hukum serta mengembalikan hak-hak yang dimiliki masyarakat.
Aksi pertama dilakukan 50-an orang yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Antikekerasan (Sorak) di depan Markas Pangkalan TNI Angkatan Laut, Jalan Melati Wetan, Timoho, sekitar pukul 09.30. Sementara, aksi kedua dilakukan sekitar 25 orang yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta dan Forum Warga Wotgaleh, di perempatan Kantor Bos Besar Yogyakarta, sekitar pukul 15.20.
Namun, aksi oleh FPPI hanya berlangsung kurang dari 15 menit. Aksi yang bertepatan dengan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (transit sebelum ke Magelang untuk mengikuti peringatan Waisak) ke Gedung Agung itu terpaksa dibubarkan oleh aparat dari Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Yogyakarta.
Kepala Poltabes Komisaris Besar Haka Astana Mantika Widya mengatakan selain melanggar Undang-Undang, yakni tidak boleh menggelar aksi pada hari libur nasional, aksi FPPI juga tanpa izin.
Humas Sorak Eman Sulaiman melihat dari sekian kasus kekerasan yang dilakukan aparat, salah satunya menyangkut masalah tanah (agraria). Selama ini, terdapat sedikitnya 1.742 kasus sengketa agraria yang menimbulkan kepedihan, seperti kasus Kedung Ombo, Tegal Buret, dan Tanak Awu. Ironisnya, tanah merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat lantaran menyangkut alat produksi.
"Terakhir, 30 Mei kemarin, sejumlah petani di Pasuruan, Jawa Timur, kembali menjadi korban oleh aparat negara. Masalah ini menujukkan bahwa negara tidak mampu menyelesaikan sengketa agraria," tutur Eman. Menakutkan
Koordinator FPPI Aditya Rahman mengatakan peristiwa Pasuruan menambah panjang catatan sejarah suram bangsa Indonesia, bahwa negara menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakatnya. Negara telah menjadi kaki tangan kekuatan modal internasional yang hingga kini masih menjadi persoalan dan belum terselesaikan.
Untuk itulah, mereka mengeluarkan beberapa pernyataan sikap, antara lain pengusutan secara tuntas pelaku penembakan, kembalikan tentara ke barak, negara harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah tanah, serta dilaksanakannya Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 secara murni dan konsekuen. (WER) (http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0706/02/jogja/1038010.htm)
0 komentar:
Poskan Komentar